MUAROJAMBI - HINGGA kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi masih minim tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Tenaga PPNS ini biasanya ditempatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari informasi yang ada, hanya ada dua SKPD yang memiliki tenaga PPNS tersebut, yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
Untuk diketahui, akibat tak adanya PPNS di setiap SKPD, maka sistem pengawasan kedisiplinan PNS masih dipegang oleh dinas. Seperti di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muarojambi. “Untuk PPNS, kita memang belum ada,” ungkap Kepala Dinas Koperindag Muarojambi Ulil Amri.
Karena itu, untuk pengawasan PNS di dinas yang satu ini, dilakukan oleh pihak mereka sendiri. Tak ada pihak lain yang mengawasi kegiatan para pegawainya.
Dinas lainya yang belum memiliki PPNS, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Tata Kota. Hal ini langsung dibenarkan Kepala Dinas Pemadaman dan Tata Kota Muarojambi Taufik. “PPNS kita memang belum ada. Namun kita sudah mengajukanya ke BKD. Tapi ya sampai sekarang belum turun juga,” jelas Taufik.
MUAROJAMBI - Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan memiliki Kartu PNS Elektronik. Hal ini sesuai program pemerintah Provinsi Jambi, hasil MoU dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 7070 PNS diwajibkan melakuk]kan pendaftaran atau registrasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Itu dikatakan Havid D, Kepala bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPPD Muaro Jambi, Selasa (10/4) siang.
"7070 PNS di Lingkungan Pemkab Muaro Jambi akan melaksanakan registrasi, yang diberikan tenggang waktu selama 10 hari," ujarnya.
MUARO JAMBI - Tunjangan profesi pendidik (TTP) atau tunjangan sertifikasi guru untuk kabupaten Muaro Jambi tahap I akan cair akhir April ini. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Azwar, Rabu (11/4) diruang kerjanya.
"Tahap pertama akhir April ini, untuk tiga bulan, Januari sampai Maret 2012" katanya.
Azwar mengatakan, untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru, dinas pendidikan kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan sesuai prosedur. "Tidak ada pemotongan dari Diknas untuk hal yang tidak jelas," ujarnya.
SETIAP pelanggaran perlu diberikan sanksi, baik sanksi moral ataupun material. Sanksi yang tegas dapat membuat pelaku atau calon pelaku menjadi jera. Kalaupun akan melakukan kembali kecurangannya, ia harus berpikir kembali.
Pemberlakuan sanksi, apalagi jika hanya verbali, dinilai tidak akan efektif, hanya dianggap sebagai angin lalu. Apalagi pada masyarakat yang pragmatis dan permisif. Akibatnya, kecurangan, penyimpangan, dan bentuk pelanggaran apapun akan tetap terjadi.
Seperti halnya kasus-kasus pungutan liar di dunia pendidikan. Tiada tahun -baik awal tahun ajaran baru ataupun akhir tahun ajaran- tanpa cerita tentang pungutan liar di sekolah. Dugaan terbaru terjadi di lingkungan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Sejumlah SMP di kabupaten ini diduga melakukan pungutan liar terhadap siswa/i kelas akhir (kelas IX). Siswa diminta membayar iuran yang nilainya bervariasi, mulai dari Rp 125 ribu hingga Rp 300 ribu. Iuran dikatakan untuk ujian nasional, di antaranya untuk transportasi pengawas silang, setoran ke sub-rayon, uang makan siswa selama empat hari UN.
Ada kepala sekolah membantah iuran untuk ujian, melainkan untuk try out dan pembangunan sekolah. Kepsek lainnya berdalih iuran untuk kenang-kenangan dan biaya jalan-jalan.
MUAROJAMBI - BUPATI Muarojambi Burhanuddin Mahir menginstruksikan kepada para pejabat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Ini diberlakukan terhitung Senin (9.4) mendatang. “Jadi seluruh kendaraan dinas (roda dua dan empat) pemerintah tak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Kalau melanggar ada sanksinya, yakni bisa kita pecat,” tegasnya seusai memimpin rapat tertutup dengan seluruh kepala SKPD, Kamis (5/4) lalu.
Tak tanggung-tanggung, bagi pejabat yang nantinya kedapatan menggunakan BBM bersubsidi, maka bupati akan memberhentikan (pecat) dari jabatannya, sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan teguran. Sebab jika mereka masih menggunakan minyak bersubsidi.
Wakil Bupati Muarojambi Kemas Muhammad Fuad, menilai banyak SKPD dalam kegiatan Musrembang mengajukan usulan yang kurang tepat. Sehingga beliau menghimbau kepada setiap SKPD untuk lebih cermat mengajukan usulan program pembangunan.
Dengan lebih selektifnya SKPD dalam memilah usulan dari tingkat desa, maka baru nantinya akan ditemukan program yang masuk skala prioritas, “ programnya harus yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Itu yang lebih di prioritaskan,” ujarnya kemarin (4/4).
Hal ini dilakukan, dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Muarojambi , dimana semua program kegiatan yang dilakukan, harus masuk skala prioritas. Dimana program kegiatanya mencakup pada peningkatan akses dan kualitas elayanan pendidikan dan kesehatan.
MUARO JAMBI - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muaro Jambi saat ini baru memiliki sebanyak 5.785 total pelanggan yang baru tersebar di kecamatan, Jaluko, Maro Sebo Sengeti dan daerah Sekernan.Ini sangat minim bila di bandingkan dengan jumlah warga yang belum teraliri PDAM.
Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi Ir Suhaimi pada acara pemberian hadiah ulang tahun PDAMke IX di desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (31/3) mengatakan saat ini pihak PDAM telah menambah produksi pipa penyambungan baru. "Kita terima 1.000 pelanggan lagi untuk wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota ini," katanya.
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, akhirnya delapan fraksi di DPRD Kabupaten Muarojambi menyetujui usulan pembuatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD). Penyampaian kata sejutu dari delapan fraksi tersebut dilakukan Selasa (27/03) lalu, pada sidang paripurna.
Satu persatu anggota fraksi menyampaikan persetujuannya terhadap RPJMD yang diajukan Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir. “Kami fraksi pertai Demokrat menyetujui RPJMD yang diajukan Bupati untuk disahkan menjadi perda,” tutur Doris Saleh, juru bicara dari fraksi partai Demokrat.
Selanjutnya, kata persetujuan juga diungkapkan dari fraksi partai Golkar yang dibacakan Trini. Dan secara berganti juga dibacakan perwakilan dari setiap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muarojambi.
Menanggapi hal itu, Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir, mengajak anggota dewan ikut memberi masukan guna membangun Kabupaten Muarojambi secara bersama-sama. “Usai paripurna ini diibaratkan kita sudah memiliki kompas. Dan marilah kita berlayar bersama demi memajukan Muarojambi ini,” harapnya.
Bupati Kecewa, Minta setiap Laporan Pakai Data Terbaru. Ditengah gencarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi melakukan kegiatan pembangunan, ternyata masih ada beberapa SKPD yang tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hal ini terlihat dari penyampaian laporan dengan menggunakan data lama pada hearing bersama anggota DPRD Kabupaten Muarojambi. Terkait hal itu, Bupati Burhanuddin Mahir, menyatakan kecewa dengan adanya laporan program kerja SKPD yang hingga kini bukan laporan baru . “Memang saya akui, kami sering kekurangan data ketika hendak menyampaikan laporan karena ada SKPD yang melaporkan data lama dan bukan data terbaru,” ungkapnya kemarin (27/03).
Target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan pada dias kehutanan dan perkebunan (Dishutbun) Kab. Muarojambi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1 miliar tampaknya tak akan tercapai. Karena, dalam hearing menyangkut masalah PAD Dishutbun tersebut, perkiraan pendapatan hanya sebesar Rp. 350 juta. Dikatakan Dapit kepala Dishutbun jika tidak tercapainya PAD tersebut disebabkan karena enggannya perusahaan perkebunan membayar uang sumbangan. Bahkan meskipun dirinya turun sendiri ke perusahaan tersebut, hasil yang dicapainya tidak memuaskan. Perusahaan membayar uang sumbangan hanya dibawah Rp. 70 juta mereka berdalih karena kebijakan perusahaan tidak bisa mengalokasikan dalam jumlah besar.
MUAROJAMBI - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Muarojambi akan menyiapkan angggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pembuatan desain jembatan Batanghari III. Hal tersebut diungkapkan Bupati Burhanuddin Mahir seusai membuka acara Musancab Partai Demokrat Kecamatan Sekernan, Rabu (21/3) lalu.
“Pokoknya nanti jembatannya pasti baik. Mengenai desain belum tahu, tapi mungkin berbeda dari yang sudah ada,” sebutnya.
Desain tersebut tak hanya mencakup pada bentuk jembatan itu sendiri, tetapi juga untuk menentukan besar alokasi biaya yang akan di gunakan untuk pembangunan jembatan tersebut. Usai didesain, menurut bupati, dirinya akan mengajukan dana untuk pembangunan jembatan ini ke pusat.
“Tentunya, itu kita ajukan setelah perencanaan pembangunan jembatan tersebut disetujui oleh dewan,” sebutnya.
Lebih lanjut, kata dia untuk lokasi pembangunan jembatan Batanghari III itu, saat ini belum ditentukan secara pasti. “Pembangunannya di Kecamatan Sekernan yang jelasnya,” cetusnya.
MUARO JAMBI - Tunjangan profesi pendidik (TTP) atau tunjangan sertifikasi guru untuk kabupaten Muaro Jambi tahap I akan cair akhir April ini. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Azwar, Rabu (11/4) diruang kerjanya. 
MUAROJAMBI - BUPATI Muarojambi Burhanuddin Mahir menginstruksikan kepada para pejabat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Ini diberlakukan terhitung Senin (9.4) mendatang. “Jadi seluruh kendaraan dinas (roda dua dan empat) pemerintah tak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Kalau melanggar ada sanksinya, yakni bisa kita pecat,” tegasnya seusai memimpin rapat tertutup dengan seluruh kepala SKPD, Kamis (5/4) lalu.
Wakil Bupati Muarojambi Kemas Muhammad Fuad, menilai banyak SKPD dalam kegiatan Musrembang mengajukan usulan yang kurang tepat. Sehingga beliau menghimbau kepada setiap SKPD untuk lebih cermat mengajukan usulan program pembangunan.
MUARO JAMBI - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muaro Jambi saat ini baru memiliki sebanyak 5.785 total pelanggan yang baru tersebar di kecamatan, Jaluko, Maro Sebo Sengeti dan daerah Sekernan.Ini sangat minim bila di bandingkan dengan jumlah warga yang belum teraliri PDAM.